bpjph provinsi jawa barat

BPJPH bukan hanya milik Indonesia saja, melainkan telah menjadi milik dunia," kata Mudofir. "Kelima Bendungan Kuningan (di Jawa Barat) yang baru saja kita resmikan di 31 Agustus dan Bendungan Way Sekampung di Lampung yang awal September kemarin juga sudah resmikan. Provinsi Jawa Timur," imbuhnya. Selain tujuh bendungan yang Liputan6com, Jakarta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengimbau agar perusahaan atau industri untuk menaati aturan PPKM Darurat, khususnya terkait izin operasional maupun kapasitas penerapan Work From Home (WFH). Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) intens menekan mobilitas masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. JAKARTA- Layanan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sepanjang 2021 diganjar nilai 84,5 persen. Survei kepuasan yang dirilis oleh Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan (Balitbangdiklat) Kementerian Agama (Kemenag) tersebut menunjukkan masyarakat puas menerima layanan yang diberikan BPJPH. StrukturOrganisasi Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; menyalurkan bantuan senilai 1,95 miliar rupiah ke bagi 54 masjid dan musala terdampak gempa di Pasaman dan Pasaman Barat, Sumatera Barat. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Logobaru Halal yang baru diterbitkan oleh Kementerian Agama. Ditulis Oleh : Anwar AbbasPengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan yang kebetulan menjadiWakil Ketua Umum MUI Masalah sertifikasi halal dan logonya dulu memang ada di MUI karena memang masalah tersebut hanya diurus oleh MUI. Tapi setelah keluar UU tentang jaminan produk halal, maka urusannya telah berpindah dari Ich Würde Dich Gerne Kennenlernen Englisch. - Proses pendaftaran lowongan pendamping proses produk halal PPH di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama BPJPH Kemenag masih dibuka. Proses pendaftaran dilakukan secara online pada 15-31 Agustus 2022 melalui laman BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham menjelaskan, rekrutmen pendamping proses produk halal PPH dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian target 10 juta produk bersertifikat halal pada 2022. "Para pendamping PPH ini nantinya bertugas untuk membantu proses sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha self declare," ujarnya, dalam rilis yang diterima Minggu 14/8/2022. Baca juga Lowongan Dosen Tetap UI untuk 157 Formasi, Ini Syarat dan Cara Daftarnya Lantas, apa saja syarat lowongan pendamping proses produk halal ini? Syarat lowongan pendamping PPH Kemenag Warga negara Indonesia WNI Beragama Islam Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk Berpendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat Memiliki rekening bank yang masih berlaku Para pelamar nantinya akan mengikuti proses pelatihan di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal LPPPH yang mereka pilih. Bagi pelamar yang lolos dan mendapatkan sertifikat, maka mereka berhak menjadi pendamping PPH. Menurut Aqil, kuota pendamping PPH yang disediakan adalah orang. Baca juga Kemenag Buka Lowongan Pendamping Proses Produk Halal, Kuota Lebih dari Orang Kuota rekrutmen pendamping PPH per provinsi Tangkapan layar instargram Kompas/Alinda kemenag melalui BPJPH membuka sertifikasi halal gratis untuk kuota Menurutnya, proses rekrutmen pendamping PPH dilakukan 229 kecamatan pada 13 provinsi di Indonesia. Provinsi-provinsi tersebut adalah Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. "Provinsi-provinsi ini menjadi target percepatan sertifikasi halal semester kedua tahun 2022 ini," jelas dia. Baca juga Daftar Vaksin Covid-19 yang Sudah Berlabel Halal MUI Kuota rekrutmen pendamping PPH Berikut kuota rekrutmen pendamping PPH per provinsi Bali 242 orang Banten 100 orang DI Yogyakarta 114 orang DKI Jakarta 318 orang Jawa Barat orang Jawa Tengah 800 orang Jawa Timur 300 orang Kalimantan Timur 11 orang Kepulauan Bangka Belitung 33 orang Riau 17 orang Sulawesi Tengah 400 orang Sumatera Selatan 205 orang Sumatera Utara 100 orang Baca juga Biaya, Syarat, dan Cara Mendaftarkan Sertifikat Halal Sebagai persiapan, calon pelamar dapat mempelajari kriteria produk yang masuk kategori self declare pada laman ini. Self declare tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH nomor 33 Tahun 2022. Seperti diketahui, pendampingan PPH merupakan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha self declare. Tahun ini, BPJPH memberikan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis SEHATI sebesar 25 ribu kuota. Baca juga Simak, Ini Alur Proses Sertifikasi Halal dan Dokumen yang Diperlukan Bhayu Tamtomo Infografik Prosedur Sertifikasi Halal MUI Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. DATA SENSUS Beranda » Publikasi » Statistik Air Bersih Provinsi Jawa Barat 2020/2021 Sosial dan Kependudukan Ekonomi dan Perdagangan Pertanian dan Pertambangan Statistik Air Bersih Provinsi Jawa Barat 2020/2021 Nomor Katalog Publikasi / ISBN 978-602-5745-92-8Tanggal Rilis 2021-12-31Ukuran File MB AbstraksiStatistik Air Bersih Provinsi Jawa Barat Tahun 2020/2021 ini menyajikan data dan informasi hasil Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang diterbitkan pada tahun 2021 karena pengumpulan datanya dilakukan pada tahun tersebut. Adapun penyajian data dalam bentuk tabel dan ulasan ringkas deskriptif yang meliputi Jumlah Perusahaan, Kapasitas Produksi, Pelanggan PDAM, Air Bersih yang disalurkan, Jumlah Tenaga Kerja, dan Input-Output. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Sekarang logo halal ini sudah menjadi tren yang cukup menggembirakan dan menjadi tren global. Yang mengagetkan bagi kami 40 negara ini mayoritas negara-negara non Muslim, minoritas Muslim, dan mayoritas adalah negara sekulerJakarta ANTARA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH menerima pendaftaran 97 Lembaga Halal Luar Negeri LHLN dari 40 negara untuk mendapatkan asesmen BPJPH guna menyamakan standar regulasi halal yang ada di Indonesia. Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyebutkan 40 negara tersebut meliputi antara lain tiga negara Timur Tengah, dua negara Australia dan Oseania, satu negara Afrika, tujuh negara Amerika dan Amerika Latin, serta 15 negara Eropa. "Sekarang logo halal ini sudah menjadi tren yang cukup menggembirakan dan menjadi tren global. Yang mengagetkan bagi kami 40 negara ini mayoritas negara-negara non Muslim, minoritas Muslim, dan mayoritas adalah negara sekuler," ujar Aqil dalam taklimat media yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat. Dengan demikian, ia menilai negara-negara tersebut cenderung menganggap penting sertifikasi halal karena produk halal sudah meluas bukan hanya soal agama, tetapi juga menjadi soal industri produk dan berkaitan dengan segmen pasar serta perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, misalnya, seperti untuk ekspor dan impor produk-produk halal bagi konsumsi 2,2 miliar penduduk Muslim di seluruh dunia dari negara-negara Timur Tengah, termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Selain itu, penduduk Muslim dunia tentunya ingin menikmati pelayanan tambahan yang terkait dengan produk halal, baik restoran, kuliner, hotel, maupun tempat tempat lainnya. "Hal-hal ini yang membuat bahwa halal itu sudah menjadi tren global," tuturnya. Untuk itu, kata Aqil, maka 97 LHLN mendaftar ke BPJPH untuk melakukan asesmen. Jika produk dan jasanya sudah sesuai dengan regulasi Indonesia setelah hasil asesmen, maka akan ditandatangani nota kesepahaman agar saat produk dan jasa lembaga-lembaga tersebut masuk ke Indonesia, tidak perlu lagi diberi sertifikat, cukup diregistrasi-kan saja. Langkah yang sama juga akan berlaku kepada produk-produk Indonesia yang diekspor ke negara -negara tersebut, sehingga menjadikan sebuah rekognisi produk dan jasa halal antar negara. Sejauh ini, dirinya mengungkapkan seluruh proses asesmen itu berjalan cukup lancar meski terdapat beberapa hambatan, di antaranya dokumen yang belum lengkap, produk tidak sesuai, hingga biaya. Baca juga Jepang ingin tingkatkan sertifikasi halal obat dan alat kesehatan Baca juga BPJPH 731 ribu produk sudah bersertifikat halal sejak 2019 Baca juga BPJPH buka layanan konsultasi sertifikasi halal di ISEF 2022Pewarta Agatha Olivia VictoriaEditor Ahmad Buchori COPYRIGHT © ANTARA 2022 Nomor Katalog Publikasi / ISBN -Tanggal Rilis 2023-06-06Ukuran File MB Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Jawa Barat 2022 menyajikan informasi ringkas mengenai hasil pelaksanaan pendataan KSA Padi 2022. Selain itu, ringkasan eksekutif ini juga menyajikan angka sementara luas panen dan produksi padi periode Januari-April 20223 berdasarkan pendataan KSA Padi Januari 2022. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN -Tanggal Rilis 2023-06-02Ukuran File MB Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Provinsi Jawa Barat Februari 2023 merupakan publikasi yang berisi indikator hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Februari 2023. Terdapat beberapa indikator utama ketenagakerjaan yang disajikan hasil pengukurannya pada booklet ini. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN -Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Publikasi Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Jawa Barat 2022 menyajikan data Indeks Harga Konsumen IHK dan inflasi per kelompok pengeluaran gabungan 7 kota di Jawa Barat tahun 2022. Data Inflasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel dengan ulasan singkat untuk memudahkan pengguna data. Publikasi ini menggunakan data hasil Survei Harga Konsumen SHK yang dilaksanakan secara rutin dengan data dasar hasil Survei Biaya Hidup SBH 2018 atau tahun dasar 2018 2018=100. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2477-3867Tanggal Rilis 2023-05-22Ukuran File MB Publikasi Nilai Tukar Petani Jawa Barat 2022 merupakan publikasi BPS yang bersumber dari data primer hasil pengumpulan data di 18 Kabupaten di Jawa Barat. Secara bulanan sepanjang dari 2020 sampai 2022 dari perkembangan Indeks Harga Diterima, Indeks Dibayar serta Nilai Tukar Petani NTP tersaji mencakup subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan, selain Inflasi Pedesaan dan Indeks Upah Buruh Tani. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2714-9218Tanggal Rilis 2023-05-09Ukuran File MB Publikasi Tinjauan Ekonomi Provinsi Jawa Barat 2022 merupakan publikasi yang menyajikan indikator makro ekonomi regional Jawa Barat dan perbandingannya dengan kondisi nasional. Kemudian juga diulas secara ringkas indikator makro ekonomi Produk Domestik Regional Bruto PDRB, Neraca Perdagangan, Inflasi, APBD, Pariwisata dan Ketenagakerjaan. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh

bpjph provinsi jawa barat